by

Melihat Pemilihan Umum 2019 dari Perspektif Demografi

Telaah Srategis Online – Saat ini suhu politik di dalam negeri mulai memanas karena pesta demokrasi, Pemilu 2019 sebagai hajatan nasional sudah berada pada tahapan kampanye. Meskipun tempratur politik meningkat, namun dengan kedewasaan, kesadaran dan kesabaran seluruh masyarakat, Pemilu 2019 diharapkan berjalan damai, jujur, adil dan demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk diingat karena rakyat di beberapa negara seperti Irak, Libya, Suriah, eks USSR, dan eks Yugoslavia, telah memilih pemimpin yang gagal mempersatukan dan membangun negeri mereka. Tentu, kita berharap Indonesia tidak akan seperti negara-negara yang disebutkan di atas.

Presiden maupun anggota Legislatif terpilih ke depan akan menghadapi berbagai permasalahan bangsa antara lain masalah bonus demografi yang jika tidak dikelola dengan baik akan berubah menjadi musibah demografi. Selain itu ada sejumlah masalah, seperti tidak seimbangnya penyebaran penduduk di Pulau Jawa, dibandingkan luar Jawa yang berdampak pada pemerataan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran, masalah good governmance, penanggulangan kemiskinan, pemberantasan korupsi, separatisme, terorisme, narkoba, pembangunan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, sosial politik, budaya, pertahanan keamanan serta posisi Indonesia sebagai negara Non Blok, dan lain-lain.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan estafet kepemimpinan nasional yang kapabel, berkualitas dan berkesinambungan yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Umum. Sudah Beberapa kali Indonesia menyelenggarakan pemilu, namun Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena: (1) Pemilu 2019 yang terdiri dari Pilpres dan Pileg (DPR, DPD dan DPRD) diselenggarakan serentak pada 9 April 2019; (2) Dari perspektif demografi, pemilih dari generasi millenial dan pemilih perempuan akan dominan; (3) Dari struktur pendidikan dan pendapatan, pemilih berpenghasilan menengah akan lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya, meskipun pemilih pemula dalam kategori miskin dan yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak kurang banyaknya berlokasi di daerah-daerah terpencil, desa tertinggal serta di pulau pulau terluar.

Untuk membahas Pemilu 2019 dari perspektif demografi ini, penulis menggunakan metode Meta Analisis yaitu metode analisis yang tidak mengunakan data primer tetapi menggunakan beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh orang lain atau lembaga tertentu.

Penyelenggaraan pemilu merupakan wujud pesta demokrasi. Menurut Abraham Linclon, Pemilu merupakan proses pemilihan pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai manifestasi pilihan masa depan rakyat dan bangsa lima tahun ke depan. Dalam terminologi demografi, yang dimaksud rakyat adalah penduduk, masyarakat atau umat dalam bahasa agama. Pemilu 2019 ini perlu dilihat dari perspektif demografi karena alasan objek dan subjek pemilu adalah manusia, rakyat atau penduduk.

Mengingat spektrum ilmu demografi dikaitkan dengan Pemilu 2019 ini cukup luas, maka pembahasan Pemilu 2019 dilihat dari perspektif demografi akan dibatasi dari variabel struktur penduduk menurut usia, jenis kelamin dan penyebarannya karena variabel ini cukup dominan mempengaruhi hasil Pemilu 2019.

Dilihat dari struktur penduduk di Indonesia, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Selisih jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki semakin menyempit. Jika pada 2010 selisihnya mencapai 1,19 juta jiwa, proyeksi pada 2035 hanya tinggal 266 ribu jiwa. Bonus demografi populasi perempuan Indonesia ini patut diperhitungkan dalam kontestasi politik nasional, di mana satu suara sangat berharga untuk menentukan kemenangan kursi kekuasaan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 orang. Rinciannya, 85.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar 126 ribu dibanding laki-laki. Jumlah pemilih laki-laki di dalam negeri mencapai 92.802.671. Jumlah pemilih prempuan di dalam negeri mencapai 92.929.422. Daftar pemilih di dalam negeri berasal dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.370 kelurahan/desa. Mereka akan memilih di 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Total pemilih di dalam negeri sebanyak 185.732.093. Ada pun, jumlah pemilih laki-laki di luar negeri mencapai 984.491 orang. Pemilih perempuan di luar negeri mencapai 1.065.300. Sebanyak 517.128 pemilih luar negeri akan mencoblos di 620 TPS yang disiapkan di tiap-tiap Kedutaan Besar. Sebanyak 808.962 pemilih di luar negeri akan memberikan suaranya melalui 1.501 Kotak Suara Keliling (KSK). Sebanyak 723.701 pemilih di luar negeri akan menggunakan pos. KPU menyiapkan fasilitas pos bagi mereka sebanyak 269 unit. “Total pemilih luar negeri sebanyak 2.049.791.

Data tersebut di atas telah cocok dengan hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu. Meski demikian, Ketua KPU Arief Budiman menyebut DPT tersebut belum final, sebab masih ada masyarakat yang dapat memenuhi syarat sebagai pemilih ke depan. “Jadi kami berharap setelah ini ditetapkan, diumumkan, dan disampaikan kepada peserta pemilu, data ini bisa dicermati,” kata Arief.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan memberikan beberapa catatan atas rekapitulasi DPT tersebut. Salah satunya karena adanya 131.363 pemilih ganda. Hal tersebut ditemukan dari pencermatan Bawaslu atas sampel daftar pemilih di 75 kabupaten/kota berdasarkan nama dan alamat. Menurut Abhan, masih adanya pemilih ganda tersebut menunjukkan ketidakakuratan hasil rekapitulasi. Selain itu, Abhan menilai Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU tidak optimal.

“Hal itu berpotensi penyalahgunaan hak pilih”, kata Abhan. Lebih lanjut, Abhan menyebut data pemilih disabilitas yang berada di DPT hanyalah sebesar 270.806. Angka tersebut hanya sebesar 0,1% dari total DPT. Menurut Abhan, jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan angka rata-rata penduduk disabilitas nasional sebesar 12% yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017. Atas dasar itu, Abhan meminta KPU kembali melakukan pencermatan terhadap DPT Pemilu 2019. Bawaslu pun merekomendasikan KPU untuk menunda rekapitulasi DPT nasional paling lambat 30 hari. Bawaslu juga akan melakukan pencermatan atas daftar pemilih berdasarkan nama dan alamat selama 14 hari. “Untuk melakukan pencermatan secara faktual dan melakukan perbaikan daftar pemilih.

Memperhatikan data Bappenas, BPS, United Nation Population Fund serta KPU dan Bawaslu di atas, maka dalam Pemilu 2019 pemilih perempuan akan menjadi daya tarik untuk didekati para kontestan Pemilu. Pemilih perempuan menjadi influencer untuk meraih hati para pemilih. Harus diakui, faktor emosional kadang mampu mempengaruhi dan mengubah pilihan rasional pemilih. Selama ini sosok perempuan dianggap sebagai figur yang bisa dipercaya karena memiliki nilai kejujuran sehingga apa yang disampaikannya menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan, bahkan wajib diikuti oleh keluarga –suami, anak, cucu, kerabat, serta orang lain yang mencintai dan menghormati perempuan. Inilah yang kemudian dikapitalisasi atau mungkin dipolitisasi oleh para aktor politik agar the power of perempuan bisa dijadikan sebagai mesin pendulang suara.

Meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan berkaitan isu-isu politik, namun perempuan harus tetap kritis dalam melihat fenomena ini. Apakah kehadiran kaum perempuan yang membawa pesan-pesan politik tertentu tersebut merupakan wujud penguatan eksistensi kaum perempuan di ranah politik, ataukah justru bentuk eksploitasi politik gaya baru yang justru kontraproduktif dengan esensi perjuangan perempuan yang sesungguhnya.

Kehadiran perempuan yang lantang menyuarakan isu-isu politik maupun isu-isu ekonomi hanya bisa dikatakan sebagai penguatan eksistensi dan pengakuan atas peran penting perempuan dalam pengelolaan negara dan proses demokratisasi, apabila aspirasi perempuan tersebut murni muncul secara organik. Dalam artian, aspirasi yang disampaikan perempuan bukanlah aspirasi titipan hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Melainkan, aspirasi yang muncul sebagai bentuk kesadaran kaum perempuan atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara saat ini.

Kaum perempuan merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dan berkontribusi dalam pembangunan dengan menyampaikan ide-ide dan pendapatnya dari perspektif perempuan. Gerakan ini harus merefleksikan kapabilitas perempuan sebagai individu otonom yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang komprehensif dalam merespons perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Namun, jika kehadiran perempuan hanya bersifat mobilisasi dan dijadikan komoditas politik untuk tujuan pragmatis jangka pendek yaitu Pilpres 2019, maka kondisi ini adalah bentuk eksploitasi gaya baru oleh para aktor politik dengan memanipulasi peran strategis kaum perempuan dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Diharapkan tidak demikian karena di era Presiden Jokowi, perempuan tidak hanya ditempatkan di kementerian urusan perempuan tetapi juga pada kementerian strategis lainnya.

Di samping, program-program kerja pemerintahan Jokowi sangat responsif terhadap perlindungan hak-hak dan pemberdayaan kaum perempuan. Tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan perempuan saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya sebagai dampak nyata program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial pemerintahan Presiden Jokowi.

Sementara itu, dilhat dari struktur usia penduduk tahun 2019, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, dalam artikel berjudul Membaca Arah Pemilih Milenial, menyatakan Pemilu 2019 akan diikuti oleh sekitar 40 persen pemilih usia 17 hingga 35 tahun yang disebut generasi Millenial. Generasi Milenial adalah definisi demografi untuk mereka yang lahir pada tahun 1980-2000-an. Para ahli menganggap generasi ini berbeda dari sisi keyakinan religi, politik, interaksinya dengan teknologi, komunikasi, ekspresi dan lain sebagainya dibandingkan generasi-generasi SBX sebelumnya (Silent Generation 1928-1945, Boomer Generation 1946-1964, dan X Generation 1965-1980).

Saat ini banyak kalangan memperbincangkan mengenai generasi millenial Indonesia yang pada umumnya pelajar dan mahasiswa. Namun, studi tentang generasi millenial ini belum menyentuh hal-hal yang subtansial. Generasi milennial sendiri dapat diartikan sebuah generasi yang lahir antara tahun 1980-2000 atau generasi muda masa kini berusia antara 15–38 tahun. Selain pemuda pada umumnya, generasi millenial ini juga di dalamnya adalah pelajar dan mahasiswa, wirausahawan, pegawai negeri serta berbagai profesi lainnya.

Generasi Milenial memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap berbagai perkembangan teknologi digital dan online terkini. Ketergantungan terhadap teknologi ini membuat generasi millenial dapat dikatakan sebagai generasi yang sangat berbeda karakteristik dan memiliki keunikan tersendiri dalam menerima dan metransfer segala informasi dan pengetahuan yang diperoleh jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Beberapa penelitian mengatakan bahwa generasi milenial ini merupakan salah satu kelompok generasi yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh radikalisme dan tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Sebab, banyak informasi-informasi yang tidak disaring dan bahkan menjadi tidak terkendali. Bahaya gerakan anti terhadap Pancasila dan gerakan radikalisme juga kini mulai nampak dan merebak di kalangan pelajar serta mahasiswa yang merupakan kelompok dari generasi millenial.

Penanaman nilai-nilai Pancasila sudah semestinya memfokuskan dan mengakomodasi kelompok generasi millenial dengan sebuah formulasi atau metode-metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kecanggihan teknologi saat ini. Sehingga, generasi millenial ini tidak bersifat apatis dengan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi-ideologi radikal serta sikap-sikap intoleran. Pancasila harus bisa dijadikan pegangan dan prinsip hidup generasi millenial Indonesia dalam menghadapi derasnya kemajuan teknologi modern saat ini. Generasi millenial harus mampu mengamalkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Nilai-nilai toleransi bangsa Indonesia agar tetap eksis dan berdiri kokoh sampai diakhir jaman.

Generasi millienial atau generasi Y yang saat ini berumur antara 18–38 tahun, merupakan generasi di usia produktif. Generasi ini yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Keunggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri serta terkoneksi antara satu dengan lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi.

Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Sungguh merupakan suatu ironi di tengah masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tetapi di sisi lain, ternyata hal itu tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi. Akan tetapi, acapkali menciptakan jarak serta membuat tidak komunikatif. Bahkan, berujung dengan rusaknya hubungan interpersonal.

Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi, media massa, internet (cyber war). Sasarannya jelas yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter. Atas dasar itulah, generasi millenial Indonesia perlu dipersiapkan mengahadapi tantangan di atas melalui penanaman nilai2 Pancasila sebagai Ideolagi Bangsa Indonesia.

Jumlah generasi milenial menjadi “lahan” suara yang menggiurkan dalam pertaruhan politik, karena jumlahnya hampir mencapai 40% dari populasi Indonesia tahun 2018 dan berkemungkinan menjadi penentu siapa yang bakal memenangi pilpres. Ini kemudian membuat peserta politik berlomba untuk meraih semaksimal mungkin suara generasi ini. Kendati begitu, meraup suara milenial bukanlah hal yang mudah. Sebab, generasi milenial melek teknologi informasi, media sosial, internet, serta memiliki latar belakang pendidikan cukup baik. Hal ini menjadikan generasi milenial sebagai kekuatan politik yang sangat berbeda dari kelompok politik dengan ideologi mapan dan kepentingan tertentu. Meminjam istilah Hanta Yuda, mereka dikategorikan sebagai pemilih galau.

Hal-hal yang dikemukakan di atas diperkuat oleh Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC). Menurut SMRC, setidaknya 34,4 persen masyarakat Indonesia berada dalam rentang “usia emas”, yaitu umur 17-34 tahun. Sebagai tambahan, sekitar 10 juta milenial akan menjadi pemilih pemula atau pertama (first-time voter) pada Pileg dan Pilpres 2019. Hal yang rawan sebelum generasi ini menentukan pilihan, adanya informasi yang salah hingga kemungkinan terjadinya hegemoni informasi. Milenial yang bergantung pada internet harus bijak untuk memilah informasi tersebut agar suara mereka tersalurkan secara tepat.

Berbicara tentang Pilpres 2019 dan Pileg 2019 dari perspektip demografi, maka kita berbicara tentang pilihan masa depan penduduk atau rakyat Indonesia terhadap pemimpin masa depannya. Pilpres dan Pileg sebagai proses keberlanjutan estafet kepemimpinan nasional juga merupakan proses keberlanjutan pembangunan nasional berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan secara optimal kemajuan informasi teknologi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.

Pembangunan Berwawasan Penduduk dikaitkan dengan Pilpres dan Pileg 2019 menjadi sangat penting terutama dalam rangka Indonesia menghadapi bonus demografi yang diwarnai munculnya generasi Millenial sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan ciri khasnya memiliki kemampuan dan pengetahuian informasi teknologi yang canggih. Jika pemimpin hasil Pipres dan Pileg 2019 tidak mampu memanfaat generasi Millenial ini, maka akan sia-sia bonus demografi yang akan terjadi pada 2030.

Di samping itu, bila kaderisasi kaum millennial ini salah, akan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia. Isu SARA dan perilaku politisasi identitas sangat memungkinkan terjadinya gesekan sosial. Yang jelas generasi millennial sangat menentukan dalam pemenangan politik di pemilu 2019, baik dengan cara sebagai relawan dalam dunia maya maupun dalam gerakan relawan di dunia nyata.

*) Dr. Djoharis Lubis, M.Sc adalah Tenaga Profesional Lemhannas RI bidang Demografi dan Sumberdaya Manusia

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru